Moeldoko dan Agum Gumelar Kecewa: Duh, Korps Baret Merah Tak Terima Identitas Kebanggaan Dipolitisir Gatot?

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar angkat bicara terkait terjadinya insiden memalukan yang melibatkan para Purnawirawan TNI di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu (30/9/2020). Agum Gumelar selaku mantan Danjen Kopassus mengaku kecewa dengan sikap sejumlah purnawirawan TNI tersebut. Terlebih, ada beberapa di antaranya mengenakan baret merah Kopassus.

Agum menuturkan, selain ziarah, para purnawirawan tersebut terlihat sangat memaksa untuk masuk ke halaman TMP Kalibata Jakarta Selatan demi mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Menurut Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) itu, tidak seharusnya para purnawirawan TNI tersebut bersikap memaksa dan terlibat konflik dengan petugas di lapangan.

"Terus terang saya prihatin dan bahkan kesal melihat kejadian itu. Terutama untuk mereka yang kemarin mengenakan baret merah dengan gagah perkasa. Saya ini mantan Danjen Kopassus," kata Agum dalam wawancaranya dengan Kompas TV, Jumat (2/10/2020).

Agum mengatakan, seharusnya mereka yang menjadi prajurit baret merah alias Kopassus bisa dicintai dan mencintai rakyat. "Ini malah kejar-kejaran dengan mahasiswa. Apa itu," ucap Agum menyatakan kekecewaannya.

Agum menyebut, sebagai prajurit Kopassus seharusnya tidak berlaku terlalu murah karena meneriakkan komando di tempat-tempat yang tidak tepat. "Jadi cara-cara seperti kemarin itu, mohon maaf ya, jangan terlalu murah meneriakkan Komando di tempat-tempat yang tidak tepat," katanya.

Lebih lanjut, Agum juga menyoroti sikap sejumlah purnawirawan yang punya pangkat tinggi dan terlibat cekcok dengan petugas di lapangan. "Kita ini pernah bertugas. Tahu kondisi di lapangan. Janganlah mentang-mentang pangkat jenderal lalu menganggap remeh petugas di lapangan," kata Agum.

"Mereka itu hanya bertugas, melaksanakan perintah. Pernah punya pangkat tinggi itu seharusnya lebih bisa menghargai."

Agum berpesan kepada Gatot Nurmantyo jika ingin membangun gerakan moral jangan mencampurinya dengan gerakan politik. "Gerakan moral itu tentunya harus diikuti dengan moral yang tinggi, ada bentuk tanggung jawabnya terhadap bangsa. "Namun, mohon harus betul-betul gerakan moral, jangan menjadi suatu gerakan politik."

Sementara mantan Panglima TNI ke-18, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko juga mempertanyakan hal yang sama. Jenderal Moeldoko mengatakan, setiap prajurit  maupun purnawirawan TNI harus terikat dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Seharusnya pedoman itu menjadi pegangan kuat bagi seorang prajurit TNI hingga akhir hayatnya. 

"Tapi begitu seseorang pensiun, maka otoritas atas pilihan-pilihan itu melekat pada masing-masing orang. Kalau kepentingan tertentu itu sudah mewarnai kehidupan yang bersangkutan, maka saya jadi tidak yakin kadar Saptamarga-nya masih melekat seratus persen karena dipengaruhi kepentingan-kepentingan," kata Jenderal Moeldoko.

Lagi-lagi, jenderal lulusan terbaik Akmil tahun 1982 itu sangat menyesalkan apa yang terjadi di TMP Kalibata pada Rabu kemarin. Menurutnya, sebagai seorang mantan Panglima TNI dan purnawirawan TNI dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas tentang apa yang harus dipegang teguh dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI selama ini.

"Kami, sesama purnawirawan, selalu mengingatkan. Imbauan bahwa mantan prajurit ya harus selalu ingat dan tidak bisa lepas begitu saja. Tapi sekali lagi, kalau itu berkaitan dengan kepentingan, tidak ada otoritas kita untuk bisa melarang. Masing masing sudah punya otoritas atas dirinya," ujarnya.

Tak Kantongi Izin
Sementara itu, kegiatan ziarah yang dilakukan Gatot Nurmantyo dan para Purnawirawan TNI lainnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata ternyata tidak mengantongi izin. Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrachman dalam jumpa persnya di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).

Dudung mengatakan kegiatan ziarah kelompok Purnawirawan TNI itu tak mengantongi izin dari Kementerian Sosial karena melanggar protokol kesehatan Covid-19. Tak hanya itu, kegiatan ziarah tersebut ternyata juga disusupi dengan deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan untuk mendukung KAMI dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," kata Dudung.

Meski begitu, Dudung memastikan belum ada pihak yang dijatuhi hukuman akibat peristiwa kericuhan di TMP Kalibata Jakarta Selatan. "Sampai saat ini belum ada sanksi, kami hargai itu walau bagaimanapun (purnawirawan) senior-senior kami," kata Dudung.

Dudung pun meminta pengertiannya kepada para purnawirawan agar memaklumi jajaran TNI yang tengah bertugas. Dirinya dan jajaran yang lain hanya menjalankan perintah pemerintah pusat agar menaati protokol kesehatan ditengah pandemi.

Tidak ada niat dari Dudung untuk tak menghargai para purnawirawan dalam kegiatan ziarah kemarin. "Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga agar virus corona tak meluas apalagi rata-rata (purnawirawan) sudah berusia lanjut," kata Dudung.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama