Setelah propagandanya di dunia internasional gagal menarik simpati PBB, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) semakin beringas dan membabi buta. Bahkan, mereka mengancam akan menembaki Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani. Karena itu, jajaran Polda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih menggelar rapat tertutup untuk menghadapi kebringasan KKB Papua.
Ancaman KKB Papua diungkapkan oleh Sebby Sembo yang mengklaim sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Dalam videonya, Sebby Sembo menyatakan menolak menolak Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Untuk itu, Sebby Sembo mengancam tak akan segan menembak tim bentukan pemerintah itu.
Ancaman KKB Papua itu ternyata bukan hanya gertak sambal. Pada Jumat 9 Oktober 2020, para anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ditembaki oleh KKB Papua seusai melakukan olah kejadia perkara kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya. Akibat serangan ini, anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Bambang Purwoko dan anggota TNI Sertu Faisal Akbar mengalami luka-luka.
Menyusul makin beringasnya KKB Papua tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, menggelar pertemuan tertutup membahas peristiwa penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) kepada rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Intan Jaya. Pertemuan ini juga membahas penindakan terhadap KKB yang terus melakukan penembakan dan meneror warga sipil di Kabupaten Intan Jaya.
"Saya bersama dengan Pangdam datang hari ini untuk beberapa agenda yang harus kami jalankan. Kami kan masih dipercayakan sebagai pengendali dan wakil pengendali pada operasi penegakan hukum di Papua," kata Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw.
Ia mengatakan dirinya sebagai pengendali dan Pangdam sebagai wakil pengendali sesuai dengan surat perintah dari Kapolri. "Ini sesuai dengan surat perintah untuk saya dan Pangdam berdasarkan hasil keputusan Menkopolhukam," kata Kapolda Papua.
Untuk itu, pihaknya rutin untuk melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap situasi dan satuan tugas yang ditempatkan di Mimika. "Kami akan evaluasi kembali, mengecek keberadaan satuan tugas kita yang ada di sini, juga nanti di tempat-tempat lain seperti di tembagapura, intan jaya dan lain sebagainya," tuturnya.
Kapolda Papua membantah adanya pihak-pihak yang menganggap bahwa peristiwa yang terjadi di Intan Jaya itu adalah rekayasa. "Ini nyata, nyawa itu dan mereka (KKB) memang bersenjata. Dan mereka melakukan kekerasan itu memang masif," ujar.
Oleh karenanya, tegas dia, hal tersebut juga menjadi bahan evaluasi Kapolda bersama Pangdam untuk atasi ini situasi, dengan satuan tugas baik Nemangkawi maupun satuan tugas pendukung lainnya yang ada di semua daerah di Papua.
"Saya berharap ini kan sudah terang benderang, tidak ada rahasia sebenarnya harapan saya bapak Bupati dan jajaran disana (Intan Jaya, Red), pemerintah yang punya rakyat ajak bicara baik dengan mereka lewat tokoh-tokoh yang berpengaruh, bukan kami. Kalau kami berarti dua pilihan, ini kan melakukan penegakan hukum, mereka memiliki senjata api, kami yang punya hak memainkan senjata api itu sebagai alat penegakan hukum," tegasnya.
Menurutnya, kalau pendekatan keamanan hanya tanggung jawab pihak kemanan terus maka susah. "Nanti orang terus menyalahkan kita seakan-akan melanggar HAM, melanggar HAM, HAM dimana ? KKB ini yang jauh lebih parah. Tukang ojek, pedagang, kemudian petugas Covid dibantai pula itu. Juga anggota kita, yang terakhir menimpa pendeta, hasil investigasi intelijen kami, sudah 23 kejadian yang dilakukan oleh KKB" ujarnya.
Dia berharap, mudah-mudahan dengan situasi kejahatan KKB yang sudah mulai terkuak pihaknya akan mendapat dukungan-dukungan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik. "Baik dilakukan penegakan hukum maupun nanti dengan upaya upaya pendekatan yang nanti dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.
Menurut Kapolda, saat ini kekuatan dari TNI-Polri sebenarnya cukup untuk dinaikan ke lokasi Intan Jaya, hanya saja masih terkendala dengan sarana prasarana. "Tapi kita ketahui di sana belum ada sarana yang mencukupi untuk tempat tinggal dan sebagainya. Itu juga bagian yang sedang kita pikirkan, kita mencoba sinergikan dengan Bupati di sana, ketua DPRD untuk sekiranya mereka punya ruang-ruang untuk dimanfaatkan diberikan kepada kami supaya kita bisa pertebal pasukan di satuan tugas di Intan Jaya," tuturnya.
Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, serangan KKSB atau KKB di Papua terhadap aparat negara, masyarakat sipil, termasuk TGPF karena propaganda KKB Papua gagal menarik simpati Sidang Umum PBB pada tanggal 22-29 September 2020 lalu.
Lewat serangan itu, KKSB ingin menunjukan keberadaannya yang semakin diabaikan masyarakat. Cara yang digunakan antara lain memprovokasi, meneror, mengorbankan masyarakat sipil kemudian memfitnah aparat TNI-Polri yang bertugas menjaga keamanan dan kedamaian di Papua. "Tujuannya adalah agar masyarakat lokal tertekan dan terpaksa mendukung mereka serta mendapatkan perhatian dunia," kata Kapen Kogabwilhan III.
Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, rangkaian kekerasan yang dilakukan KKSB ini terlihat semakin brutal dan gelap mata. KKSB tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi korban. "Hal ini sangat disesalkan karena ini berarti pelanggaran terhadap HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat sipil adalah pihak yang perlu dilindungi oleh semua pihak," katanya.
Menurut Suriastawa, sama seperti serangan-serangan sebelumnya, serangan KKSB terhadap Pos TNI pada Sabtu (10/10/2020) di Kampung Koteka, Distrik Kenyam, Kab Nduga diduga untuk memprovokasi TNI agar membalas tembakan. Namun ternyata TNI bertindak profesional dengan tetap siaga dalam kedudukan pertahanannya dan terus mengintai arah datangnya tembakan.
"TNI akan membalas tembakan dengan terbidik bila anggota KKSB yang melakukan tembakan telah teridentifikasi dengan pasti untuk menghindari jatuhnya korban sipil di sekitar tempat kejadian. Hal ini juga dilakukan personel TNI lainnya yang bertugas di setiap tempat di Papua," katanya.
Kapen Kogabwilhan III juga menyampaikan, ada fenomena menarik dari taktik yang dimainkan KKSB akhir-akhir ini. KKSB berusaha memprovokasi TNI-Polri di setiap tempat, waktu dan kesempatan dan menyerang di tengah-tengah keramaian masyarakat sipil. KKSB berharap agar TNI-Polri membalas tembakan. Dengan begitu, bila ada korban jatuh dari masyarakat sipil, ini akan menjadi bahan fitnah dan berita bohong KKSB bahwa para korban dibunuh oleh TNI.
Menurut dia, cara ini merupakan pesanan dari pendukung KKSB di luar negeri yang selalu berbicara tentang pelanggaran HAM. Mereka membutuh bahan untuk memojokkan Pemerintah Indonesia di forum internasional, namun ternyata merekalah pelakunya.
"Sudah beberapa kali kesempatan terbukti bahwa KKSB dan pendukungnya selalu memutarbalikkan fakta kejadian. Mereka tidak berkomentar bila korban yang terbukti mereka bunuh adalah warga sipil baik orang asli Papua maupun pendatang. Ini bukti bahwa mereka lah pelanggar HAM yang sebenarnya,” ujarnya.
Kapen Kogabwilhan III menegaskan, selama ini TNI bersikap profesional, tetap tenang, tidak membalas tembakan dari serangan-serangan mereka. Kenyataan di lapangan, KKB yang akan menembak dan berusaha membunuh warga sipil sebagai bahan fitnah kepada TNI-Polri.
“Semoga warga masyarakat dan dunia internasional bisa paham akan situasi ini dan tidak mudah percaya dengan fitnah dan berita bohong yang selalu dimainkan KKSB beserta kelompok pendukungnya di luar negeri,” kata Kapen Kogabwilhan III.
Posting Komentar