Para mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Primordial Indonesia (FMPI) menggelar aksi unnjuk rasa di Kemendagri Jakarta. Mereka menuntut agar pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Papua dan Papua Barat dilanjutkan. Namun, mereka juga berharap ada evaluasi menyeluruh sebelum Otonomi Khusus jilid II diterapkan.
“Kami mendukung keberlanjutan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang berpihak terhadap program prioritas pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Koordinator Aksi Bio Werfete.
Meski mendukung keberlanjutan otonomi khusus, perwakilan mahasiswa mendorong Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam membangun “clean government dan good government” serta mendorong semangat proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus.
“Kami mendukung Otsus, namun harus ada perbaikan mekanisme yang jelas dan program-program yang dapat dirasakan manfaatnya demi kesejahteraan Papua,” ujar Sabil perwakilan dari FMPI.
Kedatangan mereka di Kemendagri disambut Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Sejumlah pejabat lain juga ikut hadir untuk berdialog dengan para mahasiswa, seperti Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum dan Pengawasan, Sang Made Mahendra Jaya dan Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Dirjen Polpum Bahtiar menegaskan, Kementerian Dalam Negeri sangat terbuka dengan aspirasi, pengaduan, saran ataupun kritik dari masyarakat, termasuk aspirasi dari mahasiswa Papua yang datang untuk menyampaikan unjuk rasa. Karenanya Kemendagri secara terbuka menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi bersama.
“Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, kami bangga dengan semangat, saran dan pemikiran-pemikiran yang disampaikan. Hadir bersama kita di sini Bapak Budi dari Direktorat Otsus yang memang sehari-hari mengawal Otsus, silakan difasilitasi saran-saran yang sudah disampaikan. Kalau diperlukan silahkan lakukan pertemuan-pertemuan lanjutan,” kata Bahtiar.
Senada dengan itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum dan Pengawasan Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa pada prinsipnya arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk membangun kesejahteraan di Papua. Bahkan, secara khusus Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga mendukung penuh kemajuan Papua.
"Yakinlah, bahwa Mendagri sangat mendukung pembangunan Papua dari segala aspek. Dan pemikiran-pemikiran dari rekan-rekan mahasiswa Papua sangat diperlukan untuk memperbaiki Papua. Kami sekali lagi bangga dengan rekan-rekan yang masih kuliah namun sudah memikirkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Sang Made Mahendra Jaya menambahkan.
Posting Komentar