Ada hal lucu saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan rapat dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, melalui video conference, pada Kamis (2/4/2020). Dalam rapat ini, Anies Baswedan menyebutkan bahwa di DKI Jakarta ada 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang ada akan diberikan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19. Karena itu, Anies Baswedan mengharapkan agar program-program bantuan segera dicairkan.
Lucunya, ketika Wapres mempertanyakan apakah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang akan diberi bantuan itu sudah terdata by name by address, Anies mengaku masih dalam proses. Pertanyaanya, kalau belum ada data by name by address, bagaimana Anies bisa tahu ada jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin? Bagaimana cara menghitunganya dan apa indikatornya kalau tidak ada data name by address?
Boleh jadi inlah kesaktian Anies bisa tahu jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin tapi belum melakukan pendataan nama dan alamat warga yang akan diberi bantuan. Kalau tak ada data nama dan alamat warga yang akan diberi bantuan, ke mana uang bantuan pemerintah pusat akan disalurkan?
Untuk lebih jelasnya silakan video lengkap rapat video conference Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bawah ini:
Dalam rapat video conference Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mengungkap data adanya 3,7 juta warga yang perlu mendapat banuan.
"Dalam catatan kami, ada 3,7 juta orang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Oleh karena itu, Anies Baswedan mengharapkan agar program-program bantuan yang dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dieksekusi.
Mendapat laporan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempertanyakan soal jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang akan diberi bantuan dari pemerintah pusat. "Tentang 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin, apakah sudah terdata by name by address? Apa sudah semua kelompok masuk atau ada yang belum terdata?" tanya Ma'ruf.
Selain itu Wapres juga mempertanyakan secara rinci apa langkah yang akan dilakukan Anies. "Kalau rencana berikan bansos pada 3,7 juta itu, seperti apa langkahnya? Berapa mereka akan diberikan? Apakah semua menerima? Kalau sharing dengan pusat apa pernah dibicarakan dengan Menteri Keuangan? Seperti apa pembagiannya antara DKI dan pusat?" tanya Ma'ruf kepada Anies.
Menjawab hal tersebut, Anies mengaku belum ada data by name by address. Menurut Anies, pihaknya perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. "Kalau masyarakat miskin di Jakarta ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name by address karena selama ini dapat bantuan dari kami. Tapi kelompok rentan miskin, ini adalah kelompok yang tidak dapat bantuan langsung," kata dia.
Mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan miskin antara lain pengemudi ojek atau para pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki pendapatan tetapi langsung kehilangan pendapatan saat ekonomi terjadi kontraksi seperti saat ini.
Ditambah lagi, tidak semua warga yang berada di kelompok rentan miskin ber-KTP DKI. Pemprov DKI, kata dia, sedang melakukan pendataan untuk warga-warga rentan miskin tersebut supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah.
Dalam pembicaraan terakhir antara tim dari DKI dengan Kementerian Sosial, kata dia, disepakati bantuan diberikan sebesar Rp 1 juta per keluarga untuk digunakan bersama-sama. "Jadi nilai tepatnya, targetnya 2,6 juta orang, bansosnya Rp 880.000 diberikan selama 2 bulan. April-Mei sehingga nilai totalnya Rp 4,576 triliun," kata dia.
Anies menjelaskan, secara jumlah, persoalan bansos telah terselesaikan. Namun, secara data, tentang siapa yang akan diberikan bantuan tersebut, pihaknya masih memprosesnya.
Dari penjelasan di atas bisa diketahui, alangkah saktinya Anies Baswedan bisa mengetahui jumlah 2,6 juta orang rentan miskin tapi tanpa ada data by name by address. Bagaiamana tidak? Apa indikator yang dipakai Anies untuk menentukan 2,6 juta orang digolongkan dalam kelompok rentan miskin, tidak ada penjelasan rinci. Meski belum ada data by name by address, Anies sudah berani minta bantuan dana dari pemerintah pusat.
Sekali lagi, letak kesaktian Anies dalam rapat dengan Wapres adalah: walaupun belum ada data by name by address, Anies sudah bisa tahu jumlah 2,6 juta orang yang akan diberi bantuan. Tapi sampai sejauh ini belum dijelaskan bagaimana dana bantuan itu akan diserahkan bila data by name by address masih akan dicari.
Lucunya, ketika Wapres mempertanyakan apakah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang akan diberi bantuan itu sudah terdata by name by address, Anies mengaku masih dalam proses. Pertanyaanya, kalau belum ada data by name by address, bagaimana Anies bisa tahu ada jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin? Bagaimana cara menghitunganya dan apa indikatornya kalau tidak ada data name by address?
Boleh jadi inlah kesaktian Anies bisa tahu jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin tapi belum melakukan pendataan nama dan alamat warga yang akan diberi bantuan. Kalau tak ada data nama dan alamat warga yang akan diberi bantuan, ke mana uang bantuan pemerintah pusat akan disalurkan?
Untuk lebih jelasnya silakan video lengkap rapat video conference Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bawah ini:
Dalam rapat video conference Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mengungkap data adanya 3,7 juta warga yang perlu mendapat banuan.
"Dalam catatan kami, ada 3,7 juta orang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Oleh karena itu, Anies Baswedan mengharapkan agar program-program bantuan yang dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dieksekusi.
Mendapat laporan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempertanyakan soal jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang akan diberi bantuan dari pemerintah pusat. "Tentang 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin, apakah sudah terdata by name by address? Apa sudah semua kelompok masuk atau ada yang belum terdata?" tanya Ma'ruf.
Selain itu Wapres juga mempertanyakan secara rinci apa langkah yang akan dilakukan Anies. "Kalau rencana berikan bansos pada 3,7 juta itu, seperti apa langkahnya? Berapa mereka akan diberikan? Apakah semua menerima? Kalau sharing dengan pusat apa pernah dibicarakan dengan Menteri Keuangan? Seperti apa pembagiannya antara DKI dan pusat?" tanya Ma'ruf kepada Anies.
Menjawab hal tersebut, Anies mengaku belum ada data by name by address. Menurut Anies, pihaknya perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. "Kalau masyarakat miskin di Jakarta ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name by address karena selama ini dapat bantuan dari kami. Tapi kelompok rentan miskin, ini adalah kelompok yang tidak dapat bantuan langsung," kata dia.
Mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan miskin antara lain pengemudi ojek atau para pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki pendapatan tetapi langsung kehilangan pendapatan saat ekonomi terjadi kontraksi seperti saat ini.
Ditambah lagi, tidak semua warga yang berada di kelompok rentan miskin ber-KTP DKI. Pemprov DKI, kata dia, sedang melakukan pendataan untuk warga-warga rentan miskin tersebut supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah.
Dalam pembicaraan terakhir antara tim dari DKI dengan Kementerian Sosial, kata dia, disepakati bantuan diberikan sebesar Rp 1 juta per keluarga untuk digunakan bersama-sama. "Jadi nilai tepatnya, targetnya 2,6 juta orang, bansosnya Rp 880.000 diberikan selama 2 bulan. April-Mei sehingga nilai totalnya Rp 4,576 triliun," kata dia.
Anies menjelaskan, secara jumlah, persoalan bansos telah terselesaikan. Namun, secara data, tentang siapa yang akan diberikan bantuan tersebut, pihaknya masih memprosesnya.
Dari penjelasan di atas bisa diketahui, alangkah saktinya Anies Baswedan bisa mengetahui jumlah 2,6 juta orang rentan miskin tapi tanpa ada data by name by address. Bagaiamana tidak? Apa indikator yang dipakai Anies untuk menentukan 2,6 juta orang digolongkan dalam kelompok rentan miskin, tidak ada penjelasan rinci. Meski belum ada data by name by address, Anies sudah berani minta bantuan dana dari pemerintah pusat.
Sekali lagi, letak kesaktian Anies dalam rapat dengan Wapres adalah: walaupun belum ada data by name by address, Anies sudah bisa tahu jumlah 2,6 juta orang yang akan diberi bantuan. Tapi sampai sejauh ini belum dijelaskan bagaimana dana bantuan itu akan diserahkan bila data by name by address masih akan dicari.