Founder Yayasan Tunarungu Sehjira Rachmita Maun Harahap meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan agar tidak hanya selalu konferensi pers terkait bantuan untuk warga terdampak Covid-19, tetapi harus dengan kerja nyata dan memastikan bantuan tersebut sampi pada yang berhak menerimanya, termasuk kaum disabilitas.
"Saya pesan kepada pemprov DKI Jakarta, kalau masalah penerapan PSBB, jangan konferensi pers terus, tapi konferensi pers yang jelas, untuk disabilitas katanya beri bantuan, tapi kapan berikan bantuannya. Jangan konferensi pers tapi berbuat, disabilitas menunggu," ujar Founder Yayasan Tunarungu Sehjira Rachmita Maun Harahap seperti dilansir AKURAT.CO, Jakarta, Minggu (12/4/2020).
Kelompok disabilitas di Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan bantuan pemerintah terkait dampak Covid-19 atau Virus Corona. Mereka hanya disuruh untuk mengumpulkan data diri agar mendapatkan bantuan berupa sembako dari Pemprov DKI. Tapi mereka tidak mengetahui kapan bantuan tersebut akan diterimannya.
Founder Yayasan Tunarungu Sehjira Rachmita Maun Harahap meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan agar tidak melupakan kelompok disabilitas dalam penyeluran bantuan sembako atau bantuan lainnya bagi warga terdampak Covid-19.
"Kalau pemprov saya baru dengar dari teman-teman untuk mengumpulkan data yang mau menerima bantuan sembako dari pemprov DKI, tapi masih belum jelas kapan turun," kata Rachmita seperti dilansir AKURAT.CO, Jakarta, Minggu (12/4/2020).
Dosen tetap Universitas Mercu Buana itu mengatakan bahwa sebagian besar kelompok disabilitas belum mengetahui informasi tentang cara bagaimana mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Pemprov DKI diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh kelompok disabilitas.
Ia mengatakan, kelompok disabilitas juga terkena dampak ekonomi di tengah mewabahnya Covid-19 dan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Terutama disabilitas yang keseharianya mencari nafkah sebagai driver ojek online.
"Harapan saya lebih meningkatkan rasa kepedulian dengan kondisi perekonomian yang mulai sulit. Perlu ada bantuan uang untuk disabilitas yang kena PHK, ada beberapa disabilitas yang kena PHK, ada juga pengemudi online, tapi tidak boleh ojek karena penerapan PSBB. Juga gimana kasiankan, jadi gimana solusinya," ujarnya.
"Jadi gimana solusinya, supaya teman-supaya disabilitas bisa untuk mencari kebutuhan sehari-hari kalau tidak dibantu dari pemprov DKI, bantuan uang dan makanan pokok," sambungnya.
Ia menambahkan bahwa dirinya pernah mendapatkan bantuan bagi warga terdampak Covid-19, namun bukan dari Pemrov DKI Jakarta. Bantuan berupa sembako tersebut diberikan oleh Kementerin Sosial (Kemensos) RI dan beberapa organisasi masyarakat yang memperhatikan kelompok disabilitas.
"Kalau saya dan teman-teman alhamdulillah sudah terima bantuan berupa sembako, bukan dari pemprov DKI. Tapi dari kementeiran sosial dan ornagisasi," jelasnya.