Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). |
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia. Kendati demikian, upaya mempertahankan kedaulatan itu butuh upaya khusus, salah satunya investasi.
"Bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi, kita tidak bisa serta merta punya pertahanan yang kuat," kata Prabowo seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Prabowo menuturkan, menyikapi pelanggaran wilayah Indonesia, pemerintah harus memikirkan seluruh bangsa. Karena itu, insiden pelanggaran wilayah semestinya menjadi perhatian bersama.
Prabowo mengikuti raker yang antara lain membahas isu di perairan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Seperti diketahui, puluhan kapal ikan dari China masuk ke perairan tersebut dengan dikawal oleh kapal penjaga pantai (cost guard) negara itu. Mereka melakukan illegal fishing di perairan yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Prabowo menuturkan, pelanggaran wilayah di Natuna sesungguhnya tidak hanya dilakukan China, tetapi juga sejumlah negara lain. Sayangnya, mantan Komandan Jenderal Kopassus ini tidak bersedia menyebut negara-negara dimaksud.
"Saya cukup sebut beberapa negara," ucapnya.
Disinggung mengenai penguatan pertahanan, Prabowo mengatakan, upaya itu akan dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain modernisasi alutsista dan menambah kekuatan yang dimiliki.
DPR, kata Prabowo, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam menyikapi persoalan di Natuna.