 |
| Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. |
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kerja cepat Polda Jatim meringkus pelaku pencabulan terhadap 11 anak laki-laki di bawah umur di Tulungagung.
Orang nomor satu di Jatim itu berharap, penangkapan pelaku Muhammad Hasan alias Mami Hasan itu mengakhiri keresahan masyarakat selama ini.
"Otomatis sebelum pelaku tertangkap bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Karenanya, saya berterimakasih atas kerja cepat Polda Jatim dalam mengungkap kasus ini," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin (20/1/2020).
Khofifah meminta polisi untuk menjerat pelaku dengan hukuman berat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dia berharap hukuman berat dapat memberikan efek jera bagi predator seksual anak.
Khofifah mengatakan, apa yang dilakukan pelaku berdampak besar terhadap tumbuh kembang korban yang mayoritas merupakan anak dibawah umur. Menurutnya, bukan hanya korban yang mengalami tekanan psikis, namun juga orangtua dan keluarga korban.
Karena itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Jatim akan melakukan pendampingan sosial bagi seluruh korban. Hasil assesment, kata Khofifah, menjadi dasar penentuan intervensi atau aktivitas lanjutan kepada para korban.
Diketahui, Polda Jatim meringkus Muhammad Hasan yang merupakan pelaku pencabulan terhadap 11 anak laki-laki di bawah umur di Tulungagung, Jawa Timur. Hasan diketahui juga merupakan ketua Ikatan Gay Tulungagung (IGATA).
Dirkrimum Polda Jatim, Kombes Pol Pitra Ratulangi mengatakan Hasan sehari-hari bekerja penjaga warung kopi. Pelaku mengenal 11 orang anak yang jadi korbannya di warung kopi.
Dalam melakukan aksinya, Hasan membujuk korban dengan iming-iming uang sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu. Setelahnya Hasan mengajak korban ke rumahnya dan berlanjut dengan tindakan asusila.
Aksi tersebut berulang sejak tahun 2018 hingga 2019. Atas aksi pencabulan itu, Hasan dijerat Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.