Front Pembela Islam (FPI) memantik polemik karena izin perpanjangannya dikabarkan akan dihentikan oleh pemerintah. Langkah itu muncul terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan ada kemungkinan izin FPI dihentikan jika organisasi ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Salah satu yang menjadi sorotan, dalam AD ART FPI memang menyebut-nyebut pembentukan khilafah Islamiyah.
Awit Masyhuri, Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI mengatakan dalam hal apa FPI bertentangan dengan Pancasila. “Asas kami Islam, dan alirannya Aswaja. Soal khilafah, ini dibahas di Munas, kami gagas khilafah islamiyah versi FPI. Kami mendorong negara-negara Islam di OKI membentuk khilafah seperti Uni Eropa. Itu khusus dunia Islam. Artinya dunia Islam bersatu, bukan melahirkan khilafah,” kata Awit.
Ketua PBNU, Marsudi Syuhud mengatakan Indonesia dan negara-negara Islam yang lain ulama-ulamanya berijtihad untuk membentuk versi negaranya masing-masing. “Ini kan terkait runtuhnya Utsmani mereka mencari-cari bentuk negara yang ideal. Di negara tempat asalnya saja, HT yang ingin ada khilafah ditolak. Saya pikir FPI tinggal mengisi saja Indonesia yang sudah diijtihadkan kiai NU ini. Tidak usah ganti sistem segala macam,” kata Marsudi.
Video Najwa Shihab Dipublikasikan tanggal 31 Jul 2019
Selama beberapa tahun terakhir, FPI terlibat dalam politik praktis. Di setiap kesempatan, FPI selalu menggaungkan penegakkan syariat Islam di semua lini kehidupan. Salah satu upaya itu dilakukan melalui jalan politik. Tak heran jika dalam kegiatan politik praktis, FPI menyerukan agar umat memilih pemimpin Islam untuk memuluskan penerapan syariat Islam.
Awit Masyhuri, Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI menegaskan khilafah Islamiyah versi FPI tidak ingin mengubah dasar negara. “Kami ingin militer dan ekonomi umat Islam sedunia bersatu bukan untuk berperang, tapi bersatu untuk kedamaian. Soalnya banyak umat Islam di berbagai dunia kan masih ditindas seperti Palestina dan Rohingya,” ujarnya. Awit mengatakan FPI ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia dalam semua lini.
Politikus PKB Maman Imanulhaq, mengatakan partainya memilih Islam yang moderat dan ramah. Soal khilafah, Maman mengatakan, kelompok yang mendorong terbentuknya sistem seperti itu adalah orang-orang yang “Agama lahir untuk menegakkan keadilan sosial dan kesetaraan. Dakwah itu harus ramah bukan memukul. Itu yang saya lihat dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah,” kata Maman. Bagi Ketua PBNU, Marsudi Syuhud, syariah itu sudah terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang bermaslahat bagi masyarakat.
.
.
Awit Masyhuri, Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI mengatakan dalam hal apa FPI bertentangan dengan Pancasila. “Asas kami Islam, dan alirannya Aswaja. Soal khilafah, ini dibahas di Munas, kami gagas khilafah islamiyah versi FPI. Kami mendorong negara-negara Islam di OKI membentuk khilafah seperti Uni Eropa. Itu khusus dunia Islam. Artinya dunia Islam bersatu, bukan melahirkan khilafah,” kata Awit.
Ketua PBNU, Marsudi Syuhud mengatakan Indonesia dan negara-negara Islam yang lain ulama-ulamanya berijtihad untuk membentuk versi negaranya masing-masing. “Ini kan terkait runtuhnya Utsmani mereka mencari-cari bentuk negara yang ideal. Di negara tempat asalnya saja, HT yang ingin ada khilafah ditolak. Saya pikir FPI tinggal mengisi saja Indonesia yang sudah diijtihadkan kiai NU ini. Tidak usah ganti sistem segala macam,” kata Marsudi.
Video Najwa Shihab Dipublikasikan tanggal 31 Jul 2019
Selama beberapa tahun terakhir, FPI terlibat dalam politik praktis. Di setiap kesempatan, FPI selalu menggaungkan penegakkan syariat Islam di semua lini kehidupan. Salah satu upaya itu dilakukan melalui jalan politik. Tak heran jika dalam kegiatan politik praktis, FPI menyerukan agar umat memilih pemimpin Islam untuk memuluskan penerapan syariat Islam.
Awit Masyhuri, Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI menegaskan khilafah Islamiyah versi FPI tidak ingin mengubah dasar negara. “Kami ingin militer dan ekonomi umat Islam sedunia bersatu bukan untuk berperang, tapi bersatu untuk kedamaian. Soalnya banyak umat Islam di berbagai dunia kan masih ditindas seperti Palestina dan Rohingya,” ujarnya. Awit mengatakan FPI ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia dalam semua lini.
Politikus PKB Maman Imanulhaq, mengatakan partainya memilih Islam yang moderat dan ramah. Soal khilafah, Maman mengatakan, kelompok yang mendorong terbentuknya sistem seperti itu adalah orang-orang yang “Agama lahir untuk menegakkan keadilan sosial dan kesetaraan. Dakwah itu harus ramah bukan memukul. Itu yang saya lihat dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah,” kata Maman. Bagi Ketua PBNU, Marsudi Syuhud, syariah itu sudah terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang bermaslahat bagi masyarakat.
.
.